"Namun, pengaturannya perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan perluasan kewenangan atau kewajiban yang melampaui tujuan pembentukannya," sambungnya.

Pemerintah pun mengusulkan agar data balikan dimaknai sebagai data tertentu, khususnya data yang dihasilkan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya.

"Pemerintah mengusulkan agar data balikan dimaknai sebagai data tertentu yang dihasilkan oleh pengguna sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada penyelenggara untuk keperluan pemutakhiran serta pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," paparnya.