Menurutnya, rumusan itu diperlukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai sumber, tujuan, dan ruang lingkup data balikan. Sejalan dengan itu, kata Tito, pemerintah berpandangan data sektoral yang secara prinsip berada dalam penguasaan produsen data asal tidak serta-merta harus disimpan sebagai data balikan dalam SIAK.
"Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil," ujarnya.
"Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada," imbuh Tito.