NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar semua kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir pada 21 November mendatang.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Selasa.
Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurut dia, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.