Sementara itu, penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026.
Tito menyebut jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu memutuskan penetapan UMP sebelum batas waktu, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan tersebut.
"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, walikota, hingga kepala dinas terkait penetapan upah minimum tahun depan.
βSurat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,β ujar dia.
Menurut Menaker, itu merupakan panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).