NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Regulasi baru tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan pelindungan data kependudukan di tengah perkembangan teknologi digital.

Apresiasi itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Adminduk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11).

Atas nama pemerintah, Tito menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah menginisiasi pembentukan regulasi tersebut.

Menurutnya, pembaruan aturan diperlukan agar kerangka hukum administrasi kependudukan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito.

Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.