Tito menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number.

Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas.

Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

"Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan," sambung Tito.

Dalam rapat itu, Tito juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data.

Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.