Ia menyebut para kepala desa yang telah ditemuinya, termasuk melalui koordinasi dengan asosiasi desa, tidak menyampaikan keberatan terhadap keberadaan koperasi tersebut.
Kendati demikian, Yandri menyatakan pihaknya menghormati pendapat para pemohon yang mempersoalkan kebijakan KDKMP melalui pengujian undang-undang di MK.
Ia juga mengungkapkan hingga Jumat, kementeriannya belum diminta menyampaikan keterangan dalam perkara tersebut sehingga masih menunggu perkembangan proses persidangan.
Sebelumnya, MK menggelar sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11), yang menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Permohonan tersebut diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.