Para pemohon antara lain menilai pengalokasian dana desa untuk KDKMP berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan berdasarkan keputusan musyawarah desa.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi dana desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar 58,03 persen dari pagu dana desa setiap desa, atau Rp34,57 triliun secara nasional.

Sementara itu, PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Pembiayaan tersebut memiliki batas maksimal Rp3 miliar per unit gerai, dengan tingkat bunga sebesar 6 persen per tahun dan jangka waktu pembiayaan 72 bulan.

Pasal 2 ayat (6) PMK tersebut juga mengatur bahwa gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.