NADIKABAR.COM — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mendapat kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili negara-negara pengirim jamaah haji dalam pembukaan Hajj Conference and Exhibition 2026 di Jeddah Superdome, Arab Saudi.
Dalam forum yang diikuti 150 delegasi negara tersebut, Menhaj RI menjadi perwakilan negara-negara pengirim jamaah haji untuk menyampaikan pandangan mengenai transformasi penyelenggaraan ibadah haji.
“Kita datang dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Namun, kita dipersatukan oleh satu kiblat dan satu tujuan mulia, yaitu melayani tamu-tamu Allah,” ujar Menhaj dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hajj Conference and Exhibition 2026 menjadi forum internasional yang mempertemukan berbagai negara, penyelenggara, dan penyedia layanan haji untuk membahas penguatan tata kelola, inovasi teknologi, serta peningkatan kerja sama dalam pelayanan jamaah.
Kegiatan yang berlangsung pada 8-11 November 2026 itu turut dihadiri Wakil Gubernur Wilayah Makkah Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, pimpinan misi haji, otoritas penyelenggara, serta pelaku industri layanan haji dari berbagai negara.
Dalam sambutannya, Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi terhadap transformasi penyelenggaraan haji yang terus dikembangkan Pemerintah Arab Saudi.
Menurut dia, berbagai perubahan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan tata kelola haji menuju sistem yang lebih modern, terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan jamaah.
Pada forum internasional yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tersebut, Gus Irfan memaparkan tiga aspek penting transformasi pelayanan haji berdasarkan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jamaah terbesar di dunia.
Pertama, transparansi informasi dan kepastian jadwal penyelenggaraan haji. Menurut dia, keterbukaan informasi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, memberikan kepastian bagi negara-negara pengirim jamaah dalam mempersiapkan kebutuhan operasional.
“Kejelasan tahapan dan disiplin waktu memungkinkan setiap negara melakukan persiapan lebih awal, mengidentifikasi berbagai potensi persoalan, serta menyelesaikannya sebelum memasuki masa operasional,” katanya.
Kedua, efektivitas koordinasi melalui kebijakan pelayanan satu pintu. Gus Irfan mengatakan koordinasi terpusat melalui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempermudah hubungan kerja antara misi haji dan berbagai otoritas terkait, termasuk penerbangan, imigrasi, keamanan, serta komunikasi publik.
“Sistem tersebut membantu negara-negara pengirim jamaah memperoleh dukungan secara lebih terarah dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Ketiga, keterbukaan terhadap aspirasi dan kebutuhan negara-negara pengirim jamaah. Ia mengapresiasi respons Pemerintah Arab Saudi dalam menerima berbagai masukan, usulan, dan pengalaman yang disampaikan pimpinan misi haji.
Menurut Gus Irfan, komunikasi yang terbuka membuat negara-negara pengirim jamaah merasa dilibatkan secara langsung dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan haji.
