Sjafrie juga berencana menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Hal ini bukan bermaksud melakukan militerisasi daerah tetapi justru sesuai dengan amanat konstitusi sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Nah, ini bukan bermaksud untuk memilitarisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," ucapnya.
Sjafrie menyebut niat baiknya disambut oleh Dasco sehingga rencana merevisi UU Pertahanan akan ditindaklanjuti. Ia juga mengatakan kepada Utut untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melanjutkan pembahasan ini.
"Insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," kata Sjafrie.