NADIKABAR.COM — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11) sore.
Sjafrie mengatakan bertemu Dasco untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.
"Untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," kata Sjafrie ditanya wartawan.
Tidak hanya bertemu Dasco, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR Utut Adianto untuk membahas lebih dalam mengenai revisi UU tersebut.
"Sudah lama sekali, 28 tahun belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, strategi pertahanan Indonesia saat ini merupakan strategi defensif aktif yang fokus melindungi negara dari serangan negara lain dengan tidak berniat melakukan penyerangan kepada negara tersebut.
Namun, dalam UU tersebut justru belum mengatur bagaimana strategi pertahanan untuk menjaga wilayah nasional.
"Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut," kata Sjafrie.
Sjafrie juga berencana menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Hal ini bukan bermaksud melakukan militerisasi daerah tetapi justru sesuai dengan amanat konstitusi sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Nah, ini bukan bermaksud untuk memilitarisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," ucapnya.
Sjafrie menyebut niat baiknya disambut oleh Dasco sehingga rencana merevisi UU Pertahanan akan ditindaklanjuti. Ia juga mengatakan kepada Utut untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melanjutkan pembahasan ini.
"Insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," kata Sjafrie.