NADIKABAR.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada 309 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, seluas 3.238 hektare.
"Jadi untuk pengelolaan perhutanan sosial di Sulteng ini dilakukan dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat," kata Raja Juli saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Ia mengemukakan penyerahan untuk pengelolaan perhutanan sosial tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat guna mengelola hutan secara produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat lima kelompok penerima persetujuan itu seperti LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una, dan LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba, LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura, Kabupaten Poso.
