Raja Juli menjelaskan keberhasilan Perhutanan Sosial tidak lagi hanya diukur dari luas kawasan yang diberikan akses kelolanya, tetapi dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan tidak mengurangi fungsi ekologis hutan tersebut.

Diketahui hingga Oktober 2026 sebanyak 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta hektare dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dengan jumlah penerima mencapai 1,43 juta kepala keluarga.

Untuk di Sulawesi Tengah sudah diterbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa pada 12 kabupaten/kota.