NADIKABAR.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada 309 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, seluas 3.238 hektare.
"Jadi untuk pengelolaan perhutanan sosial di Sulteng ini dilakukan dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat," kata Raja Juli saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Ia mengemukakan penyerahan untuk pengelolaan perhutanan sosial tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat guna mengelola hutan secara produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat lima kelompok penerima persetujuan itu seperti LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una, dan LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba, LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura, Kabupaten Poso.
"Tentunya kelompok-kelompok ini memiliki potensi sumber daya alam dan usaha yang beragam seperti kakao, kelapa, aren, durian, alpukat, mangga, jagung, rotan, damar, kemiri, dan madu," ucapnya.
Ia menuturkan pentingnya pengembangan potensi pengolahan hasil pertanian serta jasa lingkungan melalui pemanfaatan sumber air panas selain pengembangan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu.
"Perhutanan sosial ke depan harus terus bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi upaya membangun usaha yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar," sebutnya.
Raja Juli menjelaskan keberhasilan Perhutanan Sosial tidak lagi hanya diukur dari luas kawasan yang diberikan akses kelolanya, tetapi dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan tidak mengurangi fungsi ekologis hutan tersebut.
Diketahui hingga Oktober 2026 sebanyak 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta hektare dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dengan jumlah penerima mencapai 1,43 juta kepala keluarga.
Untuk di Sulawesi Tengah sudah diterbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa pada 12 kabupaten/kota.
