Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan
Para pakar tersebut akan bersama-sama membahas mandat, standar operasional prosedur (SOP), serta struktur organisasi BPGMN agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selain para pakar, pembahasan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Menhut mengatakan hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun draft Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga baru tersebut.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
