NADIKABAR.COM — Indonesia memiliki kekayaan benih bening lobster (BBL) yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi nasional. Di tengah besarnya sumber daya yang tersedia, Indonesia masih menghadapi persoalan penyelundupan benih lobster ke luar negeri dan belum optimalnya pengembangan industri budidaya lobster di dalam negeri.

Situasi ini menunjukkan bahwa menjaga kekayaan laut tidak cukup hanya dengan memastikan sumber daya tetap tersedia, tetapi juga bagaimana negara mampu mengelolanya agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 21 Tahun 2026, potensi BBL di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 465,79 juta ekor per tahun. Jumlah tersebut merupakan modal besar bagi pengembangan industri lobster nasional.

Namun, besarnya potensi itu berhadapan dengan kebutuhan pasar internasional yang juga tinggi. Vietnam, misalnya, diperkirakan membutuhkan sekitar 400-500 juta ekor BBL setiap tahun. Sebagian kebutuhan tersebut dipenuhi dari benih yang berasal dari perairan Indonesia.

Kondisi tersebut memperlihatkan sebuah paradoks ekonomi. Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi kekuatan produksi. Sementara itu, negara lain berpeluang memperoleh nilai tambah lebih besar melalui kegiatan pembesaran dan budidaya.

Perbedaan harga BBL di tingkat nelayan Indonesia yang sekitar Rp 8.500 per ekor dengan harga yang dapat mencapai US$ 2 per ekor di Vietnam menggambarkan besarnya kesenjangan nilai ekonomi dalam rantai perdagangan lobster.

Persoalan ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai aktivitas perdagangan ilegal. Pengeluaran BBL secara ilegal juga menghilangkan kesempatan Indonesia untuk mengembangkan industri budidaya sendiri.

Paparan potensi ekonomi dalam kebijakan KKP bahkan memperkirakan nilai ekonomi yang hilang dapat mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp30-40 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan gambaran potensi ekonomi yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, bukan semata-mata nilai kerugian negara yang telah terukur.