Karena itu, pengelolaan BBL harus menempatkan kepentingan masyarakat pesisir sebagai bagian utama dari kebijakan. Pembudidaya kecil dan nelayan lokal tidak boleh hanya menjadi pihak yang berada di bagian paling bawah rantai ekonomi.
Mereka harus memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan budidaya dan menikmati manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Kebijakan pengelolaan lobster perlu memastikan bahwa kekayaan laut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga membuka ruang penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat pesisir.
Dalam konteks tersebut, perubahan regulasi pengelolaan BBL perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika kebijakan dalam mencari tata kelola yang tepat. Sejak 2015, pemerintah telah beberapa kali menyesuaikan pengaturan penangkapan, budidaya, dan pemanfaatan BBL.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komoditas ini memiliki tantangan yang kompleks. Namun, apa pun instrumen regulasi yang digunakan, orientasi kebijakan harus tetap konsisten untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, melindungi penghidupan pembudidaya kecil dan masyarakat pesisir, serta mencegah hilangnya potensi ekonomi akibat penyelundupan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Kehadiran Satgas menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap jaringan penyelundupan.
Pendekatan terpadu ini diperlukan karena praktik pengeluaran BBL secara ilegal tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Kompleksitas jaringan penyelundupan terlihat dari pengungkapan kasus di Depok, Jawa Barat, pada 19 Oktober 2026. Dalam kasus tersebut, aparat menggagalkan pengiriman 72.877 ekor BBL yang diduga berasal dari Pangandaran dan akan dibawa melalui Tangerang serta Sumatera sebelum dikirim ke luar negeri.
Penyidik juga mendalami pihak yang memberikan perintah, pemodal, dan tujuan akhir pengiriman. Kasus ini memperlihatkan bahwa pemberantasan penyelundupan membutuhkan penegakan hukum yang mampu menjangkau seluruh mata rantai kejahatan, bukan hanya pelaku yang bertugas mengangkut benih.
