Oleh karena itu, esensi penataan perlindungan sosial tidak cukup hanya memperbesar anggaran bantuan. Pemerintah perlu mengubah pendekatannya dari sekadar perlindungan terhadap kemiskinan menjadi perlindungan terhadap risiko penurunan kesejahteraan, sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat untuk naik kelas secara berkelanjutan.
Komitmen fiskal pemerintah untuk perlindungan masyarakat pada 2026 sesungguhnya cukup besar. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan mengenai arah kebijakan APBN 2026, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut diarahkan agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi berbagai program untuk memutus rantai kemiskinan. Media Keuangan
Di dalam kerangka tersebut terdapat sejumlah program utama yang secara langsung menopang daya tahan rumah tangga. Alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp28,7 triliun, Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Rp43,8 triliun, serta Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Rp69 triliun. Dengan demikian, akumulasi ketiga program tersebut mencapai Rp141,5 triliun. Selain ketiga program itu, dukungan pemerintah juga hadir melalui bantuan pendidikan, subsidi energi, subsidi pupuk, bantuan perumahan, program pemberdayaan ekonomi, serta berbagai insentif fiskal.
