Anthony Budiawan mengutip diskrepansi triwulan II-2026 sebesar Rp461,9 triliun atau 7,05 persen PDB, sedangkan triwulan III sebesar Rp333,2 triliun atau sekitar 4,94 persen PDB. Selama Januari-September, diskrepansi mencapai 5,56 persen PDB.
Penyebabnya dapat berupa estimasi produksi yang terlalu tinggi, pengeluaran yang terlalu rendah, atau kombinasi keduanya. Tanpa pengujian sumber data, tidak ada dasar empiris untuk menyatakan seluruh diskrepansi sebagai kelebihan estimasi produksi.
Perbandingan diskrepansi dengan konsumsi pemerintah, yang menghasilkan rasio hingga 93 persen, juga kurang relevan untuk menilai akurasi PDB. Konsumsi pemerintah hanyalah salah satu komponen pengeluaran. Ukuran yang lebih tepat adalah rasio terhadap keseluruhan PDB, dibandingkan secara historis, serta ditelusuri sumber perubahan diskrepansinya.
Persoalan paling mendasar terletak pada metode simulasi pertumbuhan alternatif. Anthony menyatakan bahwa seluruh diskrepansi tahun 2026 merupakan kelebihan estimasi produksi. Diskrepansi tersebut kemudian dikurangkan dari PDB 2026, sedangkan PDB tahun 2025 tetap menggunakan angka publikasi yang juga mengandung diskrepansi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan PDB riil antara dua periode. Karena itu, apabila dilakukan koreksi terhadap definisi atau cakupan PDB tahun 2026, perlakuan yang sama harus diterapkan terhadap tahun pembanding, yaitu 2025.
Sebagai ilustrasi, berdasarkan angka diskrepansi tahun 2025 sekitar 4,32 persen PDB yang digunakan dalam naskah analisis, apabila asumsi koreksi diterapkan secara konsisten terhadap kedua tahun dengan deflator tetap, pertumbuhan triwulan III-2026 menjadi sekitar 4,8 persen, bukan 0,26 persen. Pertumbuhan Januari-September menjadi sekitar 4,1 persen, bukan minus 0,4 persen.
