NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengejar target pertumbuhan investasi sebesar 7 persen pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.
Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Jumat, mengatakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, dan ekspor menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian.
Oleh karena itu, peningkatan investasi membutuhkan peran aktif sektor swasta, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.
“Karena itu, investasi memang harus tumbuh 7 persen tahun depan. Bapak dan Ibu, para anggota KADIN memegang peranan penting untuk menumbuhkan investasi ini, karena investasi itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Menkeu.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut Suahasil, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga daya beli dan melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan.
Peran tersebut dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian insentif fiskal.
Selain APBN, Menkeu menilai Danantara berperan sebagai katalis investasi untuk memobilisasi modal strategis dan mendorong keterlibatan sektor swasta.
Suahasil memandang kebijakan fiskal melalui APBN dan kebijakan investasi negara melalui Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam menciptakan fondasi dan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi.
Adapun untuk mengoptimalkan peluang investasi, Menkeu menggarisbawahi pentingnya ekosistem usaha yang kondusif.
Kondisi itu, menurut Suahasil, mencakup terjaganya pasar domestik dan daya beli masyarakat, ketersediaan likuiditas dan modal kerja, biaya pendanaan yang kompetitif, serta kemudahan dan kepastian berusaha.
Ia menambahkan, konsistensi kebijakan dan keselarasan regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan mengambil keputusan investasi.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan.
Fondasi dan peluang yang dibangun melalui kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat diterjemahkan oleh Danantara dan dunia usaha menjadi investasi, produksi, lapangan kerja, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Inilah sinergi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga stabilitas ekonomi,” tuturnya.
