“Untuk di rancangan undang-undang yang akan kita bahas nanti, DIM-nya sudah sekitar 90 persen, sudah hampir 100 persen,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Ia menyoroti bahwa salah satu kendala utama yang kerap dikeluhkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah panjangnya durasi dan birokrasi perizinan antarkementerian atau instansi terkait yang dinilai cukup rumit.

“Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan UU Migas.