NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Sekolah Rakyat didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara bagi anak-anak yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal, terutama kelompok masyarakat yang kerap luput dari jangkauan kebijakan.
Program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
Hingga 2026 hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Sekolah Rakyat juga menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap potensi dan kebutuhan peserta didik. Setiap anak harus memperoleh kesempatan untuk berkembang tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, lanjut dia, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diikuti dengan kepastian masa depan para lulusannya, baik melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun saat memasuki dunia kerja sesuai potensi dan keterampilan mereka.
Dengan demikian pendidikan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus memutus kemiskinan antargenerasi.
Bagi Kemenko PM, kata dia, upaya tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali generasi muda agar mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
Menko Muhaimin Iskandar mengatakan semangat pemberdayaan juga harus tercermin dalam pengelolaan anggaran negara.
Setiap program pemerintah perlu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
"Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Dengan politik anggaran pemberdayaan, kita akan memiliki anggaran yang semakin fungsional dan efektif sehingga membawa kemakmuran. Setiap rupiah akan mendukung kemajuan bangsa kita," kata Menko Muhaimin Iskandar.
