NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembiayaan karbon ke depan diarahkan untuk menjangkau petani, nelayan dan masyarakat pesisir yang terlibat dalam upaya pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan.
Dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa, Zulkifli mengatakan nilai ekonomi karbon dapat menjadi instrumen untuk memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan menjaga dan memulihkan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan tersebut, termasuk petani, nelayan dan pengelola hutan.
Zulkifli yang merupakan Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menyampaikan pemerintah terus membangun ekosistem nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon, pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil (result-based payment).
Pengembangan pasar karbon tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Pemerintah juga telah menerbitkan enam aturan turunan dan mengoperasikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
