NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh santri berperan dalam pembangunan bangsa di tengah berbagai tantangan global peringatan ke-11 Hari Santri Nasional tahun 2026.
Muhaimin menyampaikan ajakan itu disaat berkunjung ke Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Kamis. Muhaimin mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Bumi Lancang Kuning menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai keislaman yang telah tumbuh dan berkembang.
"Dari tanah Riau, Islam tumbuh dan berkembang. Kita bersyukur para ulama pendiri telah memberikan warisan Islam yang tumbuh kuat dan mengakar, serta memberikan bangsa dan negara yang kuat dan kokoh di tengah keberagaman," ujarnya.
Menurutnya, warisan para ulama pendiri bangsa menjadi fondasi penting bagi kehidupan beragama dan bernegara yang kokoh di tengah keberagaman. Warisan keislaman dan kebangsaan tersebut harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Santri, kata dia, memiliki potensi, integritas, dan ketangguhan yang menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dinamika global yang semakin kompleks. Pasalnya pendidikan pesantren memiliki keunggulan dalam membentuk karakter, mentalitas, dan integritas peserta didik melalui sistem pendidikan yang terintegrasi.
“Santri memiliki semangat, keterampilan, dan ketangguhan yang merupakan bagian utama dari spirit santri. Seluruh bentuk pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum pesantren mencetak calon pemimpin. Mentalitas dan integritas sangat penting, itulah yang membedakan pendidikan pesantren dengan yang lainnya,” ujarnya.
Muhaimin turut memaparkan sejumlah langkah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama dua tahun terakhir. Ia menyebutkan, terdapat tiga pijakan utama yang menjadi dasar pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, yakni pemanfaatan data sosial ekonomi, perubahan paradigma kebijakan, serta pelibatan potensi masyarakat.
Pijakan pertama dilakukan melalui penguatan data tunggal sosial ekonomi sebagai rujukan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan sekitar 23 juta sasaran, termasuk masyarakat di 88 kabupaten dan sekitar 6.000 desa yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Pijakan kedua adalah perubahan paradigma pemerintah dari yang sebelumnya berorientasi pada bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat. Muhaimin menjelaskan, kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat penerima bantuan dapat berkembang menjadi mandiri dan berperan sebagai pelaku ekonomi.
Sementara itu, pijakan ketiga dilakukan melalui pelibatan berbagai potensi masyarakat dan penguatan program lintas kementerian, termasuk akses permodalan serta peningkatan produksi bagi masyarakat. Ia menyebut angka kemiskinan telah turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, dengan target lima persen pada 2029, sekaligus mendorong terbentuknya 10 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah hingga akhir 2029.
"Hingga saat ini, menurutnya, sekitar 100 ribu pengusaha baru di tingkat UMKM telah terbentuk," ungkapnya.
