NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiono, mengapresiasi kerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Sekitar 11 bulan berjalan, pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan progres signifikan.
Untuk kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2026, realisasi progres mencapai kisaran 96-98 persen. Capaian itu mencerminkan kemajuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah memperoleh alokasi anggaran pada tahun ini.
Proses pemulihan secara keseluruhan masih berlangsung. Sejumlah pekerjaan diselesaikan bertahap sesuai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatra di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10). Dalam kunjungan itu, ia menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Sugiono hadir sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, sedangkan Tito bertindak selaku Ketua Satgas PRR. Laporan yang disampaikan mencakup capaian dan kendala yang masih dihadapi.
Sugiono menilai berbagai upaya pemerintah menunjukkan kerja keras dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Upaya itu meliputi penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar di tiga provinsi tersebut.
"Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).
Ia menegaskan upaya pemulihan perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh unsur terkait. Menurutnya, percepatan penyelesaian pekerjaan yang tersisa penting agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas normal.
Di samping itu, Sugiono mengingatkan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Ia menyebut perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia.
Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan. Adapun wilayah di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.
"Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya," kata Sugiono.
Sugiono pun menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak. Upaya itu juga perlu mempertimbangkan risiko bencana di masa mendatang.
Maka dari itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemda, dan seluruh unsur terkait perlu terus diperkuat. Dengan begitu, pemulihan dapat berjalan beriringan dengan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Di sisi lain, Tito melaporkan bencana susulan masih menjadi tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Curah hujan tinggi memicu banjir kembali di sejumlah wilayah.
Wilayah itu antara lain Padang dan Solok di Sumatra Barat, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta beberapa daerah di Aceh. Ia menjelaskan bahwa sedimentasi pada sungai-sungai terdampak meningkatkan risiko luapan saat hujan deras.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak. Karena itu, penanganan sungai perlu dipercepat untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Tito menegaskan percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat perlu menjadi bagian dari upaya tersebut.
Ia pun meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan dan penanganan sungai segera dipercepat. Dengan begitu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berjalan lebih optimal.
