Karena itu, Yusril mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih cepat, sistematis, dan berorientasi pada pelaksanaan kebijakan.
Penyederhanaan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor pembangunan.
Dengan demikian, dirinya berpendapat upaya deregulasi yang telah dilakukan kementerian maupun lembaga perlu terus diperkuat agar sistem hukum nasional semakin efektif, mudah dipahami, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Lebih lanjut, Menko menyambut baik penyelenggaraan Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 sebagai momentum untuk membangun kesamaan visi dan pemahaman antarlembaga, khususnya dalam memperkuat sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
