Meutya menegaskan pemerintah tidak hanya melihat jumlah akun anak yang telah dinonaktifkan oleh platform sebagai ukuran kepatuhan terhadap PP Tunas.

Menurut dia, penyesuaian fitur agar lebih aman bagi anak juga menjadi langkah penting yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform digital.

"Di antara fitur yang paling utama adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, namun juga fitur pengaturan adiksi, jadi scroll time-nya harus dinolkan atau dibuat pada level yang memang tidak memberikan adiksi kepada anak," ujar Meutya.