Namun demikian, dirinya terus mengimbau semua perusahaan bisa mengikuti kebijakan pelaporan data pemilik manfaat.
Dalam integrasi data korporasi, Menkum menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian.
Dengan demikian apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Supratman menuturkan penegakan hukum dan otomatisasi pemblokiran dapat dilakukan dengan lebih mudah.
"Nah, ini manfaat-manfaat ke depan yang seharusnya bisa kami lakukan," ujar dia.
