Selain itu, dia berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum bisa memberikan ruang yang luas bagi Ombudsman RI (ORI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melakukan pengawasan, khususnya melalui sistem integrasi data yang telah dibangun.
Ditegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci untuk meminimalisasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi.
Dengan begitu, sambung dia, ORI maupun DPR RI juga bisa menilai kinerja Kemenkum secara langsung dan memberikan saran perbaikan.
"Jadi tidak perlu lagi bersurat, tetapi cukup dengan dasbor dan kerja sama ini. Kalau ini bisa dilakukan maka insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, yaitu ingin mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, itu pasti akan jauh lebih mudah diawasi," tutur Menkum.
