"Investasi tersebut bukan hanya berarti pembangunan hotel atau fasilitas baru. Di belakang investasi terdapat kegiatan usaha, kebutuhan terhadap barang dan jasa, serta peluang penciptaan pekerjaan,” ucap dia.
Kementerian Pariwisata melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) juga turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Pengetahuan dan fasilitas yang dimiliki Poltekpar dimanfaatkan untuk pelatihan higiene atau manajemen dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gerakan Wisata Bersih yang diinisiasi Kementerian Pariwisata juga sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI. Pada tahun 2025, Gerakan Wisata Bersih telah melaksanakan 14 Aksi Bersih di 10 provinsi, melibatkan 9.134 partisipan dan mengumpulkan 21,5 ton sampah.
Kementerian Pariwisata juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghadirkan sejumlah insentif diantaranya potongan harga transportasi pada periode liburan bagi masyarakat yang bepergian agar tetap terjangkau, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan 552.000 penerima manfaat, serta Program Magang Nasional yang membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar langsung di industri pariwisata.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan pemerataan ekonomi juga tercermin dari berkembangnya ekosistem desa wisata dan penyelenggaraan kegiatan. Hingga September 2026, lebih dari 6.300 desa wisata telah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta).
