Ia mengatakan, sistem tersebut memanfaatkan akal imitasi (AI) dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengetahui profil penerima maupun calon penerima bantuan.
Akan tetapi, penerapannya membutuhkan pendampingan karena belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Mensos mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) juga terus mengevaluasi penerima bansos, termasuk menelusuri penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos telah terdata melalui validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.
Terkait jaminan kesehatan, ia mengharapkan Kabupaten Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) setelah mengalami sedikit penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
