Rencana itu juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung rencana tersebut sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujarnya.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).
"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," katanya.
Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.