"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Universitas Indonesia juga telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan.

Sementara itu, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.

UI juga menegaskan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," tutup Erwin.