NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang akan melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat. Pemerintah menyiapkan kepastian lahan dan legalitas kawasan, sementara rakyat didorong menjadi bagian dari ekosistem usaha agar manfaat ekonomi pengembangan bioetanol dapat dirasakan secara luas.
Hal tersebut disampaikan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9). Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
"Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku sekaligus industri pengolahan agar komoditas pertanian memiliki nilai tambah dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dari sisi pembiayaan, Amran menjelaskan investasi akan mengandalkan sinergi BUMN dan swasta. Pemerintah berperan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan sehingga investor memiliki dasar yang jelas untuk membangun industri.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara," jelasnya.
Ia mengatakan BUMN akan diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai kapasitas pembiayaannya. Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya akan dibuka bagi sektor swasta.
