NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membangun sistem terpadu peternakan dari hulu hingga hilir dengan mengintegrasikan peternak dan petani jagung melalui koperasi guna memperkuat pasokan pakan nasional.
Amran menjelaskan, sistem tersebut menyatukan peternak dengan petani jagung dalam satu kelembagaan koperasi sehingga produksi bahan baku pakan dapat direncanakan, dikendalikan, dan memenuhi kebutuhan industri peternakan.
"Kita membangun sistem closed system dari hulu ke hilir. Tidak seperti dulu. Apa maksudnya? Dari hulu kita membangun kelompok tani bersama peternak, peternak dengan petani jagung menjadi satu kesatuan, membentuk koperasi. Jadi tanam jagung sendiri, dibantu oleh pusat," kata Mentan di Jakarta, Selasa.
Mentan menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan bersama sejumlah perwakilan peternak di seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian.
Dia mengatakan, pemerintah menghitung kebutuhan jagung pakan nasional sekitar 1,8 juta ton per tahun sehingga produksi akan diarahkan mencukupi kebutuhan peternak sekaligus menyediakan cadangan untuk menjaga pasokan.
Untuk mendukung sistem tersebut, pemerintah menyiapkan penanaman jagung pada lahan seluas 300.000 hektare dengan produktivitas tujuh ton per hektare guna memperkuat produksi nasional.
Lebih lanjut Amran mengatakan, apabila produksi jagung melebihi kebutuhan peternak, Perum Bulog akan berperan sebagai pembeli hasil panen agar kelebihan produksi tetap terserap dan harga petani tetap terjaga.
Jagung yang diserap Perum Bulog nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh peternak melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ketika pasokan mengalami kekurangan pada masa mendatang.
Selain jagung, pemerintah juga mengendalikan harga bungkil kedelai melalui ID FOOD dengan menetapkan harga Rp8.630 per kilogram agar biaya pakan peternak tetap terkendali.
Kebijakan pengendalian bungkil kedelai dilakukan karena harga bahan baku tersebut di pasar sebelumnya mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi peternakan.
Amran menegaskan, sistem terpadu tersebut menjadi langkah pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku pakan, memperkuat peternakan nasional, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan.
