NADIKABAR.COM — Menteri Lingkungan Hidup (KH) Jumhur Hidayat menegaskan bahwa upaya mencapai net-zero emission harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumhur menyebut transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi.
Hal itu dikatakan Jumhur dalam agenda paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) dengan tema 'Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway' di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026). Jumhur menyebut transisi itu juga harus bisa memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Jumhur menyampaikan bahwa ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Risiko dan kerentanan iklim, katanya, harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur dalam forum tersebut.
Menurut Jumhur, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Jumhur kemudian berbicara bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan demi perubahan iklim. Yakni antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut ditopang oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Indonesia juga, kata Jumhur, menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi rendah karbon.
Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.
Jumhur menjelaskan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Di sisi lain, solusi berbasis alam (nature-based solutions) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Sementara, pasar karbon dan kemitraan internasional pada aspek pembiayaan, Indonesia memandang pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, serta mencegah penghitungan ganda.
Lebih lanjut, Jumhur mengatakan Indonesia mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, serta transfer teknologi.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," pungkasnya.
