Jumhur menjelaskan penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, serta persetujuan lingkungan.
Selain itu, berdasarkan analisis spasial RPPLH Nasional, sebanyak 99,86 persen wilayah analisis TNUK atau sekitar 61.023,12 hektare dari total 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
KLH menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kawasan tersebut.
"Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.