NADIKABAR.COM — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Jumhur meminta wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan.

Surat tersebut berisi permintaan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hal itu disampaikan Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).

Jumhur menilai langkah tersebut penting untuk melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa yang populasinya kini diperkirakan kurang dari 50 ekor.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," kata Jumhur dalam keterangannya.

Menurutnya, perlindungan harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Dia tidak ingin aktivitas lanjutan, termasuk survei pertambangan, mengganggu ketenangan habitat Badak Jawa.

TNUK, katanya, menjadi satu-satunya habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies yang berstatus kritis atau Critically Endangered itu memiliki kebutuhan habitat yang sangat spesifik. Jumhur menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan.

Jumhur menyebut aktivitas manusia yang meningkat juga dikhawatirkan mengganggu keseimbangan kawasan. Meski demikian, KLH mencatat hingga saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut. Pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum dilakukan.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Jumhur juga meminta agar tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang dipersoalkan ditahan selama proses evaluasi berlangsung, sampai hasil verifikasi dinyatakan jelas. KLH selanjutnya mendorong verifikasi spasial dan ekologis bersama kementerian serta lembaga terkait.

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Jumhur menjelaskan penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, serta persetujuan lingkungan.

Selain itu, berdasarkan analisis spasial RPPLH Nasional, sebanyak 99,86 persen wilayah analisis TNUK atau sekitar 61.023,12 hektare dari total 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

KLH menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kawasan tersebut.

"Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.