NADIKABAR.COM — Menteri Lingkungan Hidup (LH), Moh Jumhur Hidayat menekankan penguatan kolaborasi untuk mengakselerasi pemulihan lingkungan di Bentang Alam Sumatera Utara (Sumut) melalui edukasi, riset dan aksi nyata di lapangan.
Menurut keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur menjelaskan perlindungan ekosistem bukan sekadar domain eksklusif pemerintah, melainkan panggilan bersama.
"Pembangunan tetap diperlukan untuk membuka lapangan kerja, menyediakan energi, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, lokasi, skala, dan metode pembangunan wajib memperhitungkan kapasitas alam serta keselamatan manusia sejak tahap perencanaan," kata Menteri Jumhur.
Dia mengingatkan restorasi lingkungan harus diintegrasikan secara utuh ke dalam arsitektur pembangunan agar kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan dengan pemeliharaan daya dukung alam dan keselamatan warga.
Disampaikan setelah kuliah umum bersama sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas HKBP Nommensen di Medan, Sumatera Utara pada Selasa (27/10), Jumhur menyatakan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai motor pencerdasan ekologis, pusat inovasi riset, serta generator solusi atas kompleksitas krisis lingkungan.
Secara khusus, dia menyoroti bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor yang mendera berbagai wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 harus dibaca sebagai peringatan keras untuk merombak total tata kelola ruang dan lingkungan.
Hutan di bentang alam Bukit Barisan memegang fungsi vital sebagai pengatur hidrologi dan penstabil lereng. Namun, keberadaannya harus didukung oleh kendali ruang yang ketat di tengah hantaman cuaca ekstrem.
Oleh karena itu, ujarnya, mitigasi risiko harus berbasis sains, mencakup evaluasi tutupan vegetasi, analisis daerah tangkapan air, uji stabilitas lereng, kapasitas alir sungai, hingga zonasi permukiman.
Pendekatan preventif menjadi fondasi korektif agar mitigasi bencana tidak berhenti pada respons darurat, melainkan berakar pada perlindungan hulu dan tata ruang yang berkelanjutan.
Dia juga menyoroti pentingnya kawasan Danau Toba memerlukan intervensi berkelanjutan melalui proteksi mutu air, penataan zona sempadan, hingga rehabilitasi daerah tangkapan air secara terpadu.
Konsistensi langkah ini menuntut orkestra kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, korporasi, dan masyarakat sipil.
"Saya mengajak kita melihat bencana 2025 sebagai momentum tobat ekologis," kata Jumhur Hidayat.
