NADIKABAR.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan penanganan tindak pidana pertanahan tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah atau alih fungsi tanah.
"Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus dan kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah tapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya," kata Nusron dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.
Menurut dia, dari sisi penggunaan tanah hingga saat ini, terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang karena dialihfungsikan sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri dan peruntukan lainnya.
Nusron mengatakan bahwa ketika kejahatan alih fungsi lahan tidak menjadi perhatian maka nantinya lahan persawahan atau perkebunan semakin habis.
