Selain itu, Nusron menambahkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Sebelum sampai di hilir ke Kementerian ATR/BPN.

Karena para kepala desa dan perangkat di hulu memiliki peran dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.

"Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana," katanya menambahkan.