Ia meminta agar BRAN dapat memetakan permasalahan pertanahan, mengingat Kementerian PKP tidak bisa menyelesaikan persoalan terkait pertanahan.
Ara menambahkan bahwa ketika masalah pertanahan telah baik, maka pembangunan perumahan baik yang subsidi maupun komersial dapat dipertanggungjawabkan sehingga penjual, pembeli, dan penjamin bisa merasakan manfaatnya.
"Perumahan intinya kan dua saja, mana yang subsidi, mana yang komersial. Jadi ada kepastian bagi warga juga yang membeli, bagi developer yang mau membeli tanah, dan juga bagi perbankan yang mau membiayai. Intinya kepastian aja. Jadi itu aja," katanya menambahkan.
