Menurut dia, pengawasan internal tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Inspektorat Jenderal harus mampu memahami substansi program, mengetahui kondisi pelaksanaan di lapangan, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kementerian.
Menteri PKP juga mengingatkan agar berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penggelembungan anggaran (mark up) dan perjalanan dinas fiktif, dapat dicegah dan tidak terjadi di lingkungan Kementerian PKP. Setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dirinya menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Para auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai, memahami program perumahan secara menyeluruh, serta mampu bekerja secara objektif dan profesional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP turut mendengarkan berbagai masukan, usulan, dan pengalaman para auditor selama menjalankan tugas pengawasan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan.
