Selain kompetensi, integritas dan keberanian dalam menjalankan tugas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka, termasuk ketika menemukan indikasi penyimpangan atau menghadapi tekanan dalam pelaksanaan tugas.
Pengawasan yang efektif juga membutuhkan komunikasi yang baik dengan unit kerja terkait agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti dan permasalahan yang ditemukan tidak berulang.
Dengan semakin besarnya tanggung jawab Kementerian PKP dalam menjalankan program perumahan bagi masyarakat, Inspektorat Jenderal diharapkan menjadi garda pengawasan internal yang mampu menjaga kualitas tata kelola, mencegah penyimpangan, serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai peruntukannya.
"Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia," katanya.
