NADIKABAR.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membantu Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui program perumahan seperti Bedah Rumah.
"Di sinilah kita bekerja sama juga dengan Bapak Kapolri, Pak Kapolda Metro Jaya, di daerah-daerah yang pusat-pusat narkoba seperti di Boncos, lalu Kampung Ambon, nanti kita juga akan ke Kampung Bahari di Tanjung Priok untuk bisa membantu bagaimana diselesaikan soal narkobanya, kita masuk soal perumahannya, kita bantu ekonomi keluarganya, dan sertifikat bagi yang masuk kriteria dan memenuhi syarat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, masalah perumahan harus dilihat secara utuh bukan hanya masalah perumahan fisiknya namun juga perlu ditingkatkan perekonomian keluarganya.
"Jadi kita melihat masalah perumahan ini harus utuh . Saya sering katakan, kita renovasi rumahnya, kita perbaiki atapnya yang bocor, kita perbaiki toiletnya, nanti kalau tidak ada uang, nanti mereka bocor, kumuh lagi. Jadi tidak bisa hanya menyelesaikan masalah perumahan hanya fisiknya, tapi juga ekonominya juga," katanya.
Menurut Ara, sinergi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah perumahan secara utuh.
"Saya pikir itu ya, kita bersinergi gitu. Sehingga menyelesaikan masalahnya secara utuh. Nanti pada waktunya kita akan bereskan. Harus utuh. Jadi ada tadi kalau ada yang perlu sertifikat, kalau ada yang rumahnya perlu dibedah, dan ekonomi keluarga (diperbaiki)," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat melalui program bedah rumah dan Bakti Kesehatan Polisi bersama masyarakat di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah pusat, Kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah Kementerian PKP, tetapi juga pada pelayanan kesehatan, kepastian hukum atas kepemilikan rumah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah harus mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Seluruh proses bantuan juga harus dipastikan berjalan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat, kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah Kementerian PKP, tetapi juga pada pelayanan kesehatan, kepastian hukum atas kepemilikan rumah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, Kepolisian, dan lembaga pemberdayaan ekonomi dinilai menjadi kunci agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan komprehensif.
