Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan bagaimana kerusuhan di Prancis terjadi disebabkan kebutuhan dasar tak tercukupi dan kesenjangan ekonomi masih terjadi.“Kita lihat negara maju, kita lihat negara yang amat sangat maju ternyata mengalami hal-hal yang sifatnya mendasar. Penjarahan, demo yang mengarah kepada kekerasan adalah hal-hal yang harus kita pelajari bersama, dan itu terjadi karena kebutuhan dasar tidak tercukupi dan kesenjangan masih terjadi. Kita ingin ini jadi pelajaran kita,” ungkap Menteri PPNMasalah seperti ini dapat dilihat di Indonesia pada era 1965-1966 dan 1998, ketika terjadi demonstrasi besar yang menuntut pemenuhan hak-hak dasar menjadi lebih terjangkau.Adapun di Prancis yang notabene negara maju, demonstrasi dan kerusuhan di sana memiliki persoalan sama seperti Indonesia di masa lampau, yaitu biaya energi dan makanan menjadi mahal. Kerusuhan di negara tersebut dianggap jauh lebih berat karena para demonstran juga membakar kantor institusi pemerintah.Berdasarkan persoalan itu, Rachmat Pambudy mengingatkan agar inklusi keuangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta layanan pembayaran, dan yang terpenting mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar warga maupun keluarga."Kita tidak ingin negara kita seperti negara-negara yang baru saja terjadi looting (penjarahan), terjadi riot (kerusuhan). Kita belajar dari mereka: pertumbuhannya tinggi, kesejahteraannya tinggi, tetapi tidak merata. Karena itu, yang dijarah adalah kawasan-kawasan yang eksklusif," ujar dia."Dengan demikian, maka sekali lagi kita berharap inklusi keuangan mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, inklusi keuangan dapat menjadi salah satu pengungkit bagi pengembangan sektor-sektor potensial di daerah," ujar Rachmat pula.