Dody menyebut hasil peninjauan di Jawa Barat menunjukkan masih terdapat sawah yang kekurangan air, sehingga kondisi lapangan belum sepenuhnya tergambarkan dalam data internal Kementerian PU.
“Data kami yang dashboard-nya itu hijau semua, enggak ada merahnya, itu bisa dibuktikan bahwa sebenarnya tidak terlalu tepat, karena beberapa titik juga masih ada kekeringan,” ujar dia.
Karena itu, ia meminta jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat data lapangan dengan informasi dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Dody mengatakan Kementerian PU juga memiliki sumber pembiayaan untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bagi pertanian, antara lain melalui anggaran Instruksi Presiden terkait irigasi dan anggaran reguler irigasi.
“Dana Inpres irigasi ada, dana irigasi yang reguler juga ada,” ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian PU melaporkan telah menangani dampak kekeringan di 2.200 lokasi hingga 7 September 2026.
