Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.

Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.