NADIKABAR.COM — Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat mengintegrasikan program dan anggaran lintas kementerian dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
Ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penyediaan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, serta sarana kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu.
"Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.
Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.
Sebagai contoh pelaksanaan kolaborasi, ia menyebut pembangunan kawasan transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dalam pembiayaan permukiman dan infrastruktur pendukung.
Iftitah mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang mencapai Rp490 miliar, tetapi seluruh anggaran tersebut tidak dibebankan kepada Kementerian Transmigrasi.
