Mesir, salah satu negara pesisir tersebut, telah berulang kali menyuarakan penentangan tahun ini terhadap upaya Ethiopia untuk mendapatkan akses maritim ke Laut Merah.
Ethiopia tidak memiliki akses laut (landlocked) sejak Eritrea meraih kemerdekaan pada 1993 dan tidak memiliki hak menurut hukum internasional untuk mendapatkan akses semacam itu.
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed terus mengupayakan hal tersebut sejak menjabat pada 2018.
Ethiopia berbagi perbatasan darat dengan enam negara yakni Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Sudan, dan Sudan Selatan.
Pada 1 Januari 2024, Ethiopia menandatangani nota kesepahaman dengan Somaliland, yang membuka jalan bagi pembangunan pangkalan militer dan pengembangan pelabuhan di Laut Merah.
Presiden Somalia Mohamud kemudian menyatakan kepada parlemen bahwa nota kesepahaman tersebut ilegal, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan tidak dapat dilaksanakan.
Keempat negara tersebut menegaskan penolakan mereka terhadap "setiap langkah sepihak yang merugikan pemanfaatan air yang ada saat ini bagi kedua negara hilir Sungai Nil."
